Bondowoso, Nusantarapost.id– Komitmen pemerintah daerah terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem kembali diuji. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Brawijaya At Taqwa IAI At Taqwa Bondowoso menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jumat (12/6/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penagihan janji politik pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem yang sebelumnya disampaikan dalam momentum Pilkada 2024. Mahasiswa menilai hingga kini belum ada kejelasan konkret terkait realisasi kebijakan tersebut.
Dalam orasi dan pernyataan sikap, PMII menyoroti belum transparannya mekanisme serta tahapan pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem kategori Desil 1.
Mereka mendesak pemerintah daerah agar segera memberikan kepastian hukum dan teknis pelaksanaan program tersebut.
Perwakilan PMII, Rifki, menegaskan bahwa janji politik tidak boleh berhenti pada narasi kampanye semata.
“Janji yang disampaikan kepada rakyat harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata dan terukur. Kami menuntut penjelasan terbuka, skema pelaksanaan, serta jadwal yang jelas agar pembebasan PBB benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin ekstrem,” tegasnya.
Aspirasi mahasiswa mendapat respons langsung dari pemerintah daerah melalui dialog terbuka yang berlangsung secara kondusif. M. Fathor Rozi, Sekretaris Daerah Bondowoso, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih menyelesaikan proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan penerima manfaat.
Menurutnya, proses validasi data tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026. Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 39.419 keluarga atau 87.032 jiwa yang masuk kategori miskin ekstrem di Kabupaten Bondowoso.
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen merealisasikan pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem. Namun, kebijakan ini harus berbasis data yang akurat agar tepat sasaran serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Pengamanan aksi dipimpin langsung oleh I Gede Suartika, Wakapolres Bondowoso, bersama jajaran Polres Bondowoso, Kodim 0822 Bondowoso, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta unsur terkait lainnya.
Sebanyak 137 personel diterjunkan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, terdiri dari 87 anggota Polres Bondowoso, 20 personel Kodim 0822, 15 anggota Satpol PP, 10 petugas Dinas Perhubungan, dan 5 tenaga kesehatan.
Kompol I Gede Suartika menegaskan bahwa pengamanan aksi merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjamin kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab.
“Kami memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sinergi antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan aparat keamanan menjadi kunci terciptanya ruang demokrasi yang sehat dan bermartabat,” tutupnya. (Ony)
