BONDOWOSO, Nusantarapost.id – Polemik iuran perbaikan jaringan irigasi Dam Sirman di wilayah Desa Jeruksoksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, kembali mencuat. Sejumlah petani mempertanyakan kepastian aliran air setelah sebagian petani telah membayar sesuai kesepakatan, namun hingga kini air dari Dam Sirman belum juga mengalir ke lahan pertanian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kesepakatan iuran tersebut melibatkan para petani, pemerintah desa, ulu-ulu air, kepala dusun (kasun) di masing-masing wilayah, serta pihak UPT Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)/Pengairan Wilayah Bondowoso.
Dalam kesepakatan tersebut, petani dikenakan iuran sebesar Rp90.000 untuk setiap 100 meter persegi lahan. Wilayah pertanian yang terdampak diketahui memiliki luas sekitar 30 hektare.
Proses pembayaran iuran dilakukan melalui ulu-ulu air dan kepala dusun di masing-masing wilayah. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak seluruh petani melakukan pembayaran. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Petani yang telah memenuhi kewajiban iuran mempertanyakan mengapa aliran air belum juga kembali normal. Mereka menilai, pembayaran yang telah dilakukan seharusnya diikuti dengan kejelasan mengenai proses pekerjaan dan kepastian kapan air dapat kembali dialirkan ke lahan pertanian.
Terlebih, kondisi tersebut terjadi di tengah kebutuhan petani terhadap pasokan air untuk lahan pertanian. Jika tidak segera mendapatkan solusi, kekhawatiran akan dampak kekeringan semakin besar.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)/Pengairan Wilayah Bondowoso, Ike Puji Lestari, menjelaskan bahwa persoalan tersebut bermula dari bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada jaringan pengairan.
Menurutnya, setelah kejadian tersebut dilakukan musyawarah di Desa Jeruksoksok. Dalam musyawarah itu, pihak terkait, termasuk dinas, diundang untuk membahas langkah penanganan kerusakan.
“Awalnya itu karena bencana alam, lalu ada musyawarah dan kesepakatan antara warga. Semua dinas diundang di Desa Jeruksoksok,” ungkap Ike saat ditemui di kantor UPT kota. Senin (10/08/2026)
Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan dalam penanganan kerusakan adalah pemasangan bronjong. Usulan terkait kawat bronjong tersebut kemudian diajukan kepada pemerintah provinsi.
“Untuk kawat bronjong kami yang mengusulkan ke provinsi. Petani semua sepakat untuk iuran pembelian batunya,” jelasnya.
Namun, terkait kepastian kapan aliran air dapat kembali mengalir, pihak UPT belum dapat memberikan batas waktu yang pasti. Menurut Ike, aliran air baru dapat kembali normal setelah pekerjaan perbaikan selesai.
“Untuk sekarang tidak ada solusi untuk arus air dan tidak ada batas waktu kapan selesainya. Ya harus selesai, baru bisa mengalir,” katanya.
Pernyataan tersebut justru menjadi perhatian di tengah masyarakat, khususnya para petani yang telah membayar iuran. Sebab, hingga kini belum terdapat kepastian mengenai waktu penyelesaian pekerjaan maupun kapan air dapat kembali dialirkan.
Para petani berharap pemerintah daerah maupun instansi teknis segera memberikan solusi konkret. Selain memastikan pekerjaan perbaikan berjalan, petani juga membutuhkan kepastian mengenai distribusi air agar lahan pertanian tidak mengalami kekeringan.
Persoalan ini dikhawatirkan berkembang menjadi stigma negatif di masyarakat apabila tidak segera ditangani secara terbuka dan solutif. Petani juga berharap terdapat kejelasan mengenai penggunaan iuran, progres pekerjaan, kebutuhan material, serta target penyelesaian perbaikan Dam Sirman.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah dan dinas terkait dinilai perlu duduk bersama kembali dengan petani dan pemerintah desa untuk mencari solusi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik kerusakan, tetapi juga menjamin kebutuhan air bagi lahan pertanian selama proses perbaikan berlangsung. (Ony)
