Geger Video Joget Karyawan SPPG Lojajar Bondowoso, DPR RI Tegaskan Tak Ada Toleransi Pelanggaran Etika

Bondowoso, Nusantarapost.id – Aksi joget sejumlah karyawan SPPG Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso di dapur MBG yang viral di media sosial langsung menyedot perhatian publik. Tak hanya warganet, sorotan juga datang dari Senayan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nasim Khan, angkat bicara menanggapi polemik tersebut. Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan bahwa profesionalitas kerja, khususnya di sektor pelayanan publik, tidak boleh diabaikan.

Bacaan Lainnya

Nasim Khan, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur III dan bertugas di Komisi VI DPR RI, menilai kejadian ini harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak terkait.

“Pastinya pihak BGN, pemerintah, dan semua pihak harus bersama-sama mengawasi, membina, hingga mengambil tindakan tegas bila terjadi hal-hal yang tidak baik,” tegasnya, Senin (23/3/2026).

Menurutnya, aktivitas di lingkungan kerja dengan standar operasional ketat seperti dapur SPPG tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Penerapan disiplin kerja dan standar operasional prosedur harus dijalankan secara konsisten demi menjaga kualitas pelayanan serta citra institusi di mata publik.

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan karyawan yang berkelanjutan dan tidak bersifat reaktif semata akibat viralnya sebuah video.

“Pengawasan harus diperkuat, pembinaan juga harus berjalan. Namun jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ada ketegasan,” cetusnya.

Video joget di dapur MBG sendiri menuai beragam reaksi masyarakat. Sebagian menilai tindakan tersebut kurang mencerminkan profesionalitas, sementara lainnya berharap kejadian ini dijadikan momentum untuk pembenahan sistem dan budaya kerja ke depan.

READ  International Relations BINUS University Perkuat Jejaring Global lewat EU Values International Conference, Hadirkan 80+ Peneliti dari 40 Perguruan Tinggi Dunia

Dengan adanya respons dari legislatif, diharapkan pihak internal, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat segera mengambil langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang dan standar pelayanan publik tetap terjaga.

banner 400x130

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *